1.
juli
1946 menjadi tanggal yang begitu penting bagi Kepolisian Republik Indonesia,
tepat pada tanggal tersebut Kepolisian Republik Indonesia berdiri. Berdasarkan
Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuklah Djawatan Kepolisian Negara yang
bertanggung dibawah kendali kepada perdana menteri. Semua
Menurut catatan pada tahun 1946
jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk
saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Artinya rasio jumlah perosnal berbanding
dengan penduduk saat itu sudah mencapai angka 1:500.
Jika data itu ditarik menurut
standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan observasi PBB maka angka
ideal antara Polisi dan Masyarakat adalah 1: 400, artinya satu orang polisi
meng-cover dan melayani 400 orang penduduk. Pada tahun 1946 jumlah 1: 500 masih
masuk dalam kategori ideal walaupun ada kekurangan 100 personil.
Data tahun 2011 jumlah personil
Polri 387.470 orang, sementara itu jumlah penduduk menurut data Departemen
Dalam Negeri di akhir tahun 2010 mencapai 259. 940.857 jiwa. Dan jika data
tersebut dibagi maka rasio antara penduduk dan personil polri di tahun 2011
adalah 1:670 artinya angka tersebut masih jauh dari ideal merujuk pada PBB.
Pertanyaan selanjutnya adalah
apakah efisiensi dan efektivitas kepolisian selalu berdasarkan pada rasio
antara jumlah personil dan penduduk. Jawabannya sangat mungkin ada korelasi
antara jumlah personil polri dengan semakin membaiknya pelayan Polri terhadap
masayarakat akan tetapi saya tidak percaya bahwa logika kuantitas selalu menentukan
kualitas.
Efisiensi dan efektivitas kinerja
organisasi tidak selamanya ditentukan dengan jumlah personil dalam organisasi
tersebut apalagi era globalisasi memberikan peluang kepada kita untuk
memanfaatkan kecanggihan peradaban ICT (Information, Communication dan
Technology).
Perkembangan ICT dan impak dari
Globalisasi menjadikan sebuah organisasi mesti melakukan transformasi menuju
organisasi yang small but powerful (organisasi kecil tapi berdayaguna)
Sebagai ilustrasi misalkan,
pemanfaatan pendekatan paperless menjadi tren diberbagai kantor-kantor
multinasional disamping dapat menghemat anggaran alat-alat kantor hal tersebut
juga membuat para pekerjanya harus bersentuhan dan belajar mengenal internet
dan beragam gadget yang bersentuhan dengan pengembangan ICT.
Logika bahwa pelayan Polri akan
lebih baik jika jumlah personil ditambah kuantitasnya menurut saya terlalu
absurd ada hal yang jauh lebih penting dilakukan dari pada memperbanyak
personil oleh Polri untuk memperbaiki kinerja. Polri mesti menjadi insitusi
yang cerdas sekaligus cergas dan ditengah tuntutan masyarakat yang beragam
mulai dari kejahatan konvensional sampai dengan kejahatan transnasional.
Begitu kompleknya persoalan yang
dihadapi oleh Polri sebenarnya diuntungkan dengan adanya UU mengenai pemisahan
peran dan fungsi antara TNI dan Polri. Dengan adanya UU tersebut peran daan
gerak Polri bisa lebih fokus pada persoalan keamaanan negara sementara TNI
fokus ke persoalan pertahanan negara.
Pada prinsipnya efisiensi dan
efektivitas kerja Polri bisa dicapai dengan cara reformasi birokrasi Polri itu
sendiri, banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah memangkas rentang
kendali operasional Polri atau dengan efisiensi kerja dengan memaksimalkan
perkembangan Information Communication dan Technology.
Sebagai contoh yang sudah
dilakukan Polri misalkam penggunaan jejaring soal twitter untuk memberikan
akses kepada publik menyoal informasi lalu lintas sudah mulai dilakukan
terutama oleh Polda Metro Jaya, akan tetapi hal ini belum menyeluruh dilakukan
oleh daerah lainnya. Dengan memanfaatkan jejaring sosial dan tentunya
pemanfaatan teknologi informasi setidaknya beban kerja personil terbagi dan
terdistribusi.
POLRI : SMALL BUT POWERFUL
Banyak sekali persoalan dan
hambatan serta tantangan yang dihadapi Polri saat ini terutama menyangkut
relasi Polri terhadap pelayanan publik, setidaknya ada beberapa langkah yang
dapat dilakukan oleh Polri untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja
organisasi.
Pertama, organisasi Polri mesti
memiliki visi dan wawasan kedepan (visioner). Belajar dari pengalaman Samsung
Company, perusahaan besar Korea Selatan yang pada awal 1990-an dilirik sebelah
mata dapat berkompetisi di arena global. Visi yang jelas terutama visi
kepemimpinan seorang Chairman Samsung Kun Hee Lee pada saat itu
mengimplementasikan kebijakan Second Foundation and New Management, pentingnya
sikap confident (percaya diri) dan semangat memberikan yang terbaik bagi
customer. Dan kebijakan Kun Hee Lee berhasil, Samsung Company menjadi salah
satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Oleh sebab itu visi dan wawasan
kedepan menjadi sangat penting bagi membangun institusi Polri sebagai pelayan
masyarakat. Samsung Company besar karena mereka mempunyai visi kedepan. Blue
Print (Cetak Biru) Polri seharusnya sudah ada semenjak Polri memisahkan diri
dari TNI. Blue Print itu yang seharusnya menjadi titik tolak bagi membangun
Polri masa depan membantu mengembangkan organisasi Polri yang efektif dan
efisien.
Kedua, membangun standar kerja
(Standard Operating Procedure) yang sama antar departemen di tubuh Polri juga
bisa membantu Polri menuju organisasi yang small but powerful. Standarisasi
kerja menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayan kepada masyarakat
tidak berdasarkan pada prinsip kedekatan dan kekuasaan, sebagai contoh
standarisasi kerja satuan lalu lintas sudah relative baik membantu memberikan
pelayan prima di masyarakat, akan tetapi bagaimana dengan satuan atau
deparartemen lain di Polri?
Ketiga, Keterbukaan
(Tranparancy), salah satu yang menjadi kritik dan mendapat banyak complain soal
masih lemahnya transparansi di tubuh Polri. Membuka ruang kepada publik dan
media untuk mengetahui daily activities, informasi dan kinerja kepolisian
menjadikan institusi ini akan lebih diapresiasi oleh Publik. Di era keterbukaan
publikasi menyoal keberhasilan dan tranparansi menjadi point yang sebenarnya
ditinggu oleh publik.
Keempat, Penggunaan Teknologi
dalam membantu kerja-kerja kepolisian menjadi hal lain yang mesti dilakukan
Kepolisian untuk mempercepat efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.
Personil Polri harus mampu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Penggunaan jaringan internet, pemanfaatan satelit dan beragam alat canggih
tentunya akan mempermudah kerja-kerja kepolisian dalam memberikan pelayanan
kepada publik.
0 komentar:
Posting Komentar