Setelah Berkunjung Silahkan Berkomentar

Riko Anwar Saputra

Rabu, 09 Januari 2013

Peroganisasian polri


1.   

 juli 1946 menjadi tanggal yang begitu penting bagi Kepolisian Republik Indonesia, tepat pada tanggal tersebut Kepolisian Republik Indonesia berdiri. Berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuklah Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung dibawah kendali kepada perdana menteri. Semua
Menurut catatan pada tahun 1946 jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Artinya rasio jumlah perosnal berbanding dengan penduduk saat itu sudah mencapai angka 1:500.
Jika data itu ditarik menurut standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berdasarkan observasi PBB maka angka ideal antara Polisi dan Masyarakat adalah 1: 400, artinya satu orang polisi meng-cover dan melayani 400 orang penduduk. Pada tahun 1946 jumlah 1: 500 masih masuk dalam kategori ideal walaupun ada kekurangan 100 personil.
Data tahun 2011 jumlah personil Polri 387.470 orang, sementara itu jumlah penduduk menurut data Departemen Dalam Negeri di akhir tahun 2010 mencapai 259. 940.857 jiwa. Dan jika data tersebut dibagi maka rasio antara penduduk dan personil polri di tahun 2011 adalah 1:670 artinya angka tersebut masih jauh dari ideal merujuk pada PBB.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah efisiensi dan efektivitas kepolisian selalu berdasarkan pada rasio antara jumlah personil dan penduduk. Jawabannya sangat mungkin ada korelasi antara jumlah personil polri dengan semakin membaiknya pelayan Polri terhadap masayarakat akan tetapi saya tidak percaya bahwa logika kuantitas selalu menentukan kualitas.
Efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tidak selamanya ditentukan dengan jumlah personil dalam organisasi tersebut apalagi era globalisasi memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan kecanggihan peradaban ICT (Information, Communication dan Technology).
Perkembangan ICT dan impak dari Globalisasi menjadikan sebuah organisasi mesti melakukan transformasi menuju organisasi yang small but powerful (organisasi kecil tapi berdayaguna)
Sebagai ilustrasi misalkan, pemanfaatan pendekatan paperless menjadi tren diberbagai kantor-kantor multinasional disamping dapat menghemat anggaran alat-alat kantor hal tersebut juga membuat para pekerjanya harus bersentuhan dan belajar mengenal internet dan beragam gadget yang bersentuhan dengan pengembangan ICT.
Logika bahwa pelayan Polri akan lebih baik jika jumlah personil ditambah kuantitasnya menurut saya terlalu absurd ada hal yang jauh lebih penting dilakukan dari pada memperbanyak personil oleh Polri untuk memperbaiki kinerja. Polri mesti menjadi insitusi yang cerdas sekaligus cergas dan ditengah tuntutan masyarakat yang beragam mulai dari kejahatan konvensional sampai dengan kejahatan transnasional.
Begitu kompleknya persoalan yang dihadapi oleh Polri sebenarnya diuntungkan dengan adanya UU mengenai pemisahan peran dan fungsi antara TNI dan Polri. Dengan adanya UU tersebut peran daan gerak Polri bisa lebih fokus pada persoalan keamaanan negara sementara TNI fokus ke persoalan pertahanan negara.
Pada prinsipnya efisiensi dan efektivitas kerja Polri bisa dicapai dengan cara reformasi birokrasi Polri itu sendiri, banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah memangkas rentang kendali operasional Polri atau dengan efisiensi kerja dengan memaksimalkan perkembangan Information Communication dan Technology.
Sebagai contoh yang sudah dilakukan Polri misalkam penggunaan jejaring soal twitter untuk memberikan akses kepada publik menyoal informasi lalu lintas sudah mulai dilakukan terutama oleh Polda Metro Jaya, akan tetapi hal ini belum menyeluruh dilakukan oleh daerah lainnya. Dengan memanfaatkan jejaring sosial dan tentunya pemanfaatan teknologi informasi setidaknya beban kerja personil terbagi dan terdistribusi.
POLRI : SMALL BUT POWERFUL
Banyak sekali persoalan dan hambatan serta tantangan yang dihadapi Polri saat ini terutama menyangkut relasi Polri terhadap pelayanan publik, setidaknya ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Polri untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja organisasi.
Pertama, organisasi Polri mesti memiliki visi dan wawasan kedepan (visioner). Belajar dari pengalaman Samsung Company, perusahaan besar Korea Selatan yang pada awal 1990-an dilirik sebelah mata dapat berkompetisi di arena global. Visi yang jelas terutama visi kepemimpinan seorang Chairman Samsung Kun Hee Lee pada saat itu mengimplementasikan kebijakan Second Foundation and New Management, pentingnya sikap confident (percaya diri) dan semangat memberikan yang terbaik bagi customer. Dan kebijakan Kun Hee Lee berhasil, Samsung Company menjadi salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Oleh sebab itu visi dan wawasan kedepan menjadi sangat penting bagi membangun institusi Polri sebagai pelayan masyarakat. Samsung Company besar karena mereka mempunyai visi kedepan. Blue Print (Cetak Biru) Polri seharusnya sudah ada semenjak Polri memisahkan diri dari TNI. Blue Print itu yang seharusnya menjadi titik tolak bagi membangun Polri masa depan membantu mengembangkan organisasi Polri yang efektif dan efisien.
Kedua, membangun standar kerja (Standard Operating Procedure) yang sama antar departemen di tubuh Polri juga bisa membantu Polri menuju organisasi yang small but powerful. Standarisasi kerja menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayan kepada masyarakat tidak berdasarkan pada prinsip kedekatan dan kekuasaan, sebagai contoh standarisasi kerja satuan lalu lintas sudah relative baik membantu memberikan pelayan prima di masyarakat, akan tetapi bagaimana dengan satuan atau deparartemen lain di Polri?
Ketiga, Keterbukaan (Tranparancy), salah satu yang menjadi kritik dan mendapat banyak complain soal masih lemahnya transparansi di tubuh Polri. Membuka ruang kepada publik dan media untuk mengetahui daily activities, informasi dan kinerja kepolisian menjadikan institusi ini akan lebih diapresiasi oleh Publik. Di era keterbukaan publikasi menyoal keberhasilan dan tranparansi menjadi point yang sebenarnya ditinggu oleh publik.
Keempat, Penggunaan Teknologi dalam membantu kerja-kerja kepolisian menjadi hal lain yang mesti dilakukan Kepolisian untuk mempercepat efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Personil Polri harus mampu cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Penggunaan jaringan internet, pemanfaatan satelit dan beragam alat canggih tentunya akan mempermudah kerja-kerja kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada publik.

0 komentar:

Posting Komentar